Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan bahwa sumber daya alam seperti bumi, air, udara, dan kekayaan alam lainnya di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset alam demi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu aspek penting terkait dengan pengelolaan sumber daya alam adalah masalah polusi. Sebelum mendirikan pabrik, setiap orang diwajibkan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mencakup penilaian terhadap izin gangguan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri.
Kebisingan merupakan salah satu bentuk polusi suara yang dapat berdampak negatif bagi manusia dan hewan di sekitar lingkungan pabrik. Ternak seperti ayam petelur dan ayam pedaging dapat mengalami stres akibat kebisingan, yang pada akhirnya mempengaruhi produksi telur atau daging. Oleh karena itu, penting untuk menanggulangi dampak kebisingan demi menjaga kesejahteraan lingkungan sekitar.
Dalam perspektif syariah, konsep “Hukum Asal Bersih dari Tanggungan” menegaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan sah secara hukum, namun juga mengharuskan tanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkannya. Prinsip ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Kaidah-kaidah dasar dalam syariah Islam menegaskan bahwa setiap tindakan usaha tidak boleh merugikan pihak lain. Prinsip ini juga mengatur pengelolaan hak kepemilikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dalam menjalankan usaha menjadi hal yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.
Pencemaran lingkungan seperti polusi suara dapat dianggap sebagai bentuk kerugian yang harus ditanggulangi. Upaya penyelesaian masalah lingkungan harus menjadi prioritas dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan perlindungan lingkungan.
Dengan demikian, penting bagi pihak-pihak terkait, baik pemilik pabrik maupun pemerintah, untuk memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas industri guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
