Dalam konsep syariah, akad memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan utama dalam muamalah. Secara harfiah, akad dapat diartikan sebagai ikatan kontrak yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya. Makna akad dapat bervariasi tergantung dari konteks hubungan yang dibentuk oleh akad tersebut. Sebagai contoh, akad nikah merupakan komitmen untuk membentuk rumah tangga, sementara akad perjanjian merupakan komitmen untuk melaksanakan sesuatu yang telah disepakati.
Akad jual beli adalah pertautan antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang atau harga di antara keduanya. Al-Zarkasy menjelaskan bahwa akad pada dasarnya adalah pertautan antara dua individu yang melakukan transaksi dengan menggunakan ijab dan qabul, serta berakhir dengan konsekuensi hukum yang mengikat. Fungsi akad ini bersifat universal dan mencakup berbagai bentuk perakadan.
Dalam perkembangannya, praktik akad menjadi semakin kompleks dengan adanya multiakad. Multiakad, atau yang dikenal sebagai al-‘uqûdu al-murakkabah, melibatkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Istilah-istilah baru muncul dalam fikih untuk menggambarkan fenomena multiakad ini, seperti aqdun mutanafy, aqdun murakkab, aqdun mujtami’, dan lain sebagainya.
Penerapan multiakad didasari oleh istilah-istilah dalam nash yang sering digunakan, seperti bai’atin fi bai’ataini, shafqatan fi shafqataini, bai’un wa salafun, dan baiu al-habli al-hablah. Dari sini muncul pemahaman baru tentang multiakad dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam praktek muamalah.
Dalam kajian lebih lanjut, terdapat lima jenis multiakad yang dijelaskan oleh al-Imrâny, yaitu al-‘uqûd al-mutaqâbilah, al-uqûd al-mujtami’ah, al-uqûd al-mutanâqidlah wa al-mutadlâdah wa al-mutanâfiyah, al-‘uqûdu al-mukhtalifah, dan al-‘uqûdu al-mutajânisah. Setiap jenis multiakad memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum tersendiri yang perlu dipahami dengan baik.
Dengan melihat beragam jenis multiakad ini, kita dapat memahami bahwa tidak semua multiakad dilarang atau tidak sah. Penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar jual beli dengan syarat sebagai landasan bagi penggunaan multiakad. Kesesuaian antara syarat-syarat yang diajukan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi kunci utama dalam menilai sah atau tidaknya sebuah multiakad.
Melalui kajian ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep multiakad dalam muamalah syariah. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan praktik transaksi multiakad dapat dilakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya.
