Ibadah haji dan umrah merupakan praktik dinamis yang penuh kompleksitas. Dalam norma-norma yang ada, terdapat ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan haji dan umrah. Namun, dalam praktiknya, ibadah ini tidak dapat disederhanakan ke dalam satu panduan manasik atau mazhab fiqih tertentu. Hal ini karena berbagai kendala dapat muncul ketika jamaah terlalu terikat pada satu kerangka normatif.
Praktik haji dan umrah memerlukan pendekatan khusus yang tidak hanya berdasarkan teks ajaran, tetapi juga memperhitungkan realitas di lapangan, seperti kebijakan pemerintah, kondisi di Tanah Suci, kebutuhan jamaah haji Indonesia yang beragam, serta faktor-faktor lain seperti kepadatan jamaah, ketersediaan fasilitas umum, dan kondisi cuaca.
Istitha’ah (kemampuan) calon jamaah haji menentukan syarat wajib seseorang, namun terjemahannya dalam kebijakan negara yang memberangkatkan haji dapat berbeda-beda. Berbagai kategori calon jamaah seperti jamaah sehat, sakit, lansia, disabilitas, serta faktor usia menambah kompleksitas dalam pelaksanaan ibadah haji.
Perpindahan mazhab dalam konteks haji dan umrah menjadi penting ketika menghadapi berbagai situasi khusus, seperti pelaksanaan tawaf bagi jamaah haidh, penanganan jamaah uzur, agenda safari wukuf, serta berbagai kebijakan lainnya untuk mengatasi kendala di lapangan.
Fleksibilitas dalam perpindahan mazhab memiliki dasar teologis yang kuat, dimana ulama memperbolehkannya selama tidak bertentangan dengan kesepakatan bersama. NU, sebagai organisasi Islam yang mengakui empat mazhab fiqih, membuka kemungkinan terhadap praktik penggabungan mazhab (talfiq) sebagai solusi atas dinamika dan kompleksitas praktik haji dan umrah.
Keputusan Munas NU 2006 tentang talfiq menjadi langkah penting untuk menemukan solusi atas berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Fleksibilitas dalam menggabungkan pendapat-pendapat dari berbagai mazhab menjadi cara untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi nyata di lapangan. Semua itu dilakukan demi mencapai kemaslahatan bersama tanpa menyalahi prinsip-prinsip agama.
