Politik merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan berkelompok, termasuk dalam konteks kehidupan beragama. Nabi Muhammad SAW, dalam menjalankan aktivitas politik pada masa awal Islam, mengutamakan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi. Salah satu tindakan politik monumental beliau adalah penyusunan Piagam Madinah setelah hijrah pada tahun 622 M.
Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang berfungsi sebagai tempat bertemu delegasi non-Muslim dari berbagai wilayah. Contoh lain praktik politik beliau adalah perjanjian Hudaibiyah yang mengakhiri konflik antara Muslim dan musyrikin.
Sebagai warga Indonesia, kita dapat meneladani etika politik Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu melibatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan politik, termasuk ketika menghadapi situasi sulit seperti dalam Perang Uhud, Perang Khandaq, dan peristiwa Hudaibiyah.
Selain itu, politik Nabi Muhammad SAW selalu berorientasi pada kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi. Beliau bahkan rela mengurungkan niatnya untuk merenovasi Ka’bah demi menjaga persatuan umat Muslim.
Dalam tindakan politiknya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan ketegasan terhadap penegakan keadilan, baik terhadap kaum Muslimin maupun non-Muslim. Beliau juga menolak gratifikasi dan menunjukkan sikap adil serta anti terhadap pengkhianatan.
Kisah tentang sikap politik Nabi Muhammad SAW yang berasaskan pada keadilan, kemaslahatan umat, serta keyakinan yang teguh dalam nilai-nilai moral dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan politik dengan baik dan bertanggung jawab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari contoh teladan Nabi Muhammad SAW.
