Suatu negara dianggap berhasil dalam mengelola aset-asetnya ketika ekonominya cukup kuat. Hal ini menjadi krusial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana persaingan ekonomi antar negara senantiasa ada.

Salah satu indikator kemajuan sebuah negara adalah adanya subsidi yang merata, bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk menyelesaikan urusan rakyatnya, termasuk dalam pemberian subsidi.

Pembagian subsidi harus dilakukan dengan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Orang-orang yang berhak menerima subsidi harus dipilih dengan cermat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Basyar Husain al-‘Ajl.

Syekh Basyar menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima subsidi antara lain adalah mereka yang memiliki kekuasaan seperti pejabat, hakim, ulama, serta orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan subsidi. Selain itu, orang-orang yang membutuhkan seperti fakir dan miskin juga layak menerima bantuan.

Pemerintah harus bijak dalam mengalokasikan subsidi, mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Pengalokasian subsidi tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum.

Seorang pemerintah yang adil harus membagi uang negara berdasarkan kemaslahatan umum, bukan berdasarkan keinginan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Keputusan alokasi subsidi harus dilakukan dengan cermat dan bijaksana.

Dengan demikian, alokasi subsidi pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum, seperti perbaikan infrastruktur, bantuan bagi petani, dan pembangunan untuk kemajuan negara secara keseluruhan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak menerima subsidi pemerintah adalah mereka yang mengurusi umat dan yang membutuhkannya, seperti pejabat, hakim, ulama, fakir, dan miskin. Pemerintah harus memastikan bahwa alokasi subsidi dilakukan dengan bijaksana demi kemaslahatan bersama.