Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam sebagai salah satu rukun Islam. Salah satu poin penting dalam menunaikan zakat adalah melalui amil, yaitu orang yang diangkat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Dalam konteks masyarakat, terdapat kelompok orang yang secara swakarsa membentuk panitia zakat untuk mengelola zakat, sedekah, dan infak. Namun, penting untuk dicatat bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa tidak termasuk amil yang sah untuk menerima bagian zakat. Hal ini karena amil harus diangkat oleh pihak yang berwenang, seperti kepala negara, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan amil zakat merupakan kewenangan kepala negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Mereka juga dapat mengangkat pegawai untuk membantu dalam pengelolaan zakat. Proses pengangkatan amil zakat harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, sementara LAZ membantu Baznas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ harus berbentuk lembaga berbadan hukum dan mendapat izin dari pemerintah.

Dengan adanya amil zakat yang sah dan lembaga pengelola zakat yang terstruktur seperti Baznas dan LAZ, diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran untuk menopang kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Peran amil zakat menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.