Agro-trading, sebuah istilah yang kini tengah populer, menjadi tren di kalangan masyarakat karena dianggap membuka peluang usaha baru bagi petani kecil pedesaan. Sistem ini melibatkan perusahaan yang memberikan stimulus modal kepada petani besar untuk menanam tanaman tertentu dengan harga jual hasil panen yang telah disepakati sebelum tanam.

Namun, terdapat permasalahan ketika harga hasil panen melambung tinggi atau turun di luar harga yang disepakati. Hal ini menyebabkan petani mengalami kerugian dan terkadang menjual hasil panennya sendiri demi mengejar harga pasar. Di sisi lain, perusahaan harus tetap membeli hasil panen petani sesuai harga yang telah ditetapkan.

Sistem ini, yang dikenal sebagai agro-trading, memunculkan untung-rugi bagi kedua pihak. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini dapat dikategorikan sebagai mudharabah, di mana perusahaan berperan sebagai investor dan petani sebagai penggarap.

Namun, sistem ini kemudian dianggap sebagai mudharabah fasidah karena terdapat kekurangan dalam mekanisme pembagian keuntungan. Hal ini disebabkan oleh praktik pemesanan jumlah cabai yang harus diserahkan oleh petani kepada perusahaan pada saat panen, yang seharusnya dianggap sebagai akad salam bukan mudharabah.

Selain itu, sistem agro-trading juga terkesan seperti praktik spekulatif yang dilarang dalam Islam (maysir) karena adanya ketidakpastian dalam penyerahan barang hasil panen. Karena itu, sistem ini dianggap haram karena mengandung unsur maysir dan gharar (ketidakpastian).

Dalam akad salam, selain obyek transaksi harus jelas, juga harus memenuhi kriteria imkanul qabdhi dan imkanut taslim, yang tidak terpenuhi dalam sistem agro-trading karena ketidakpastian dalam hasil panen.

Dengan demikian, dari perspektif syariah, sistem agro-trading yang mengandung unsur maysir dan gharar dapat dikategorikan sebagai haram. Praktik ini dapat menimbulkan kerugian bagi kedua pihak dan dianggap sebagai bentuk kecurangan yang tidak layak disebut sebagai keuntungan usaha.

Semua pertimbangan ini menunjukkan pentingnya memahami prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjalankan bisnis agar terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.