Pada hakikatnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat didasari oleh prinsip kemaslahatan. Hubungan ini memiliki kekuatan yang kuat dan disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam konteks mewujudkan kemaslahatan, terdapat prinsip dalam syariat yang menyatakan bahwa hal yang makruh dapat berubah menjadi wajib jika terdapat unsur kemaslahatan yang mendasarinya. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan bersama.

Penting untuk dicatat bahwa dalam menjalankan kebijakan tersebut, individu memiliki kebebasan untuk menilai tingkat urgensi atau keharusan dalam mengikutinya. Namun, tanpa adanya kondisi darurat, melakukan perintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat tetap dianggap tidak benar.

Sebagai contoh, dalam situasi bencana seperti tsunami di Palu, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan masyarakat untuk mengambil barang-barang yang masih tersisa dan selamat dari harta milik orang lain. Hal ini dilakukan karena adanya kendala akses transportasi yang mempersulit penyaluran bantuan.

Dalam hal temuan barang berharga seperti perhiasan emas, hukumnya serupa dengan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, terutama jika penemu memiliki niat untuk menyembunyikan informasi tentang temuan tersebut. Hukum syariat dalam hal ini sangat jelas dan mengatur tindakan yang harus diambil terkait dengan barang temuan.

Penting bagi aparat pemerintahan setempat untuk bertindak sebagai pengelola potensi konflik yang mungkin timbul di antara warganya. Prinsip bahwa pemerintahan adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menegaskan tanggung jawab aparat dalam menjaga harta benda masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan bersama.

Dalam konteks hukum syariat Islam, menjaga harta benda orang lain dan barang temuan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Prinsip-prinsip ini mencerminkan pentingnya menjaga kemaslahatan bersama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin secara harmonis demi tercapainya kesejahteraan bersama.