Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim sering kali dihadapkan pada pertanyaan mengenai implementasi politik Islam dalam sistem ketatanegaraan mereka. Konsep Darul Islam dan Daulah Islamiyah menjadi dua hal yang sering diperdebatkan dalam konteks ini.

Darul Islam merujuk pada wilayah di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim dan hukum Islam berlaku secara de jure. Hal ini berarti bahwa dalam hal-hal seperti perawatan jenazah, hukum-hukum Islam yang berlaku. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas umat Islam, masuk dalam kategori Darul Islam. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang terdiri dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Di sisi lain, konsep Daulah Islamiyah merujuk pada negara yang berlandaskan sepenuhnya pada hukum Islam, di mana sistem politik dan hukumnya didasarkan secara eksklusif pada syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, negara dengan platform Islam harus memiliki badan hukum yang diakui secara internasional serta memiliki aset yang terpisah dari aset warganya.

Penting untuk dicatat bahwa dalam Darul Islam, ketundukan warga tidak hanya terbatas pada teks keagamaan, tetapi juga mencakup kesepakatan yang dibangun di tengah masyarakat yang beragam. Contohnya adalah kesepakatan Pancasila di Indonesia, yang menjadi landasan bagi berbagai komponen masyarakat.

Dengan demikian, perbedaan antara Darul Islam dan Daulah Islamiyah terletak pada konsep wilayah berlakunya hukum Islam dan bentuk sistem politik serta hukum yang diterapkan. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas umat Islam, memperlihatkan dinamika antara kedua konsep tersebut dalam konteks sistem ketatanegaraannya.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep tersebut, kita dapat lebih memahami bagaimana politik Islam dapat diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan serta bagaimana nilai-nilai universal syariat dapat tetap dijunjung tinggi dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama.