Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Tanpa adanya hukum, risiko kekacauan dan ketidakadilan dapat merajalela, di mana individu yang memiliki kekuatan dan keberanian akan dengan seenaknya menindas yang lemah, seperti dalam pepatah yang menggambarkan hukum rimba di mana siapa yang paling berani akan menjadi penguasa.

Dalam konteks ini, Islam memberikan pedoman hukum dan etika kepada umatnya untuk mencegah terjadinya tindakan zalim dan ketidakadilan. Prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sangat ditekankan, di mana tidak boleh ada perlakuan berbeda antara orang kaya dan miskin, kuat dan lemah, pintar dan bodoh dalam proses peradilan.

Penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Hukum tidak boleh ditambahi atau dikurangi berdasarkan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. Sejarah mencatat kasus di masa Rasulullah SAW di mana ketegasan dalam menegakkan hukum ditunjukkan, meskipun pelaku berasal dari kalangan terhormat.

Seperti yang diungkapkan dalam hadis, sikap Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa memandang status sosial seseorang. Ketegasan ini penting karena ketiadaan penegakan hukum dapat membawa kerusakan pada suatu masyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil oleh lembaga terkait seperti kepolisian dan instansi lainnya. Prinsip hukum yang tajam ke atas dan tumpul ke bawah harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap masyarakat.

Dalam mengutip kata-kata bijak dari Gus Dur, penting bagi kita sebagai bangsa untuk tidak takut menghukum yang salah. Penegakan hukum yang adil adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan.