Beberapa tahun lalu, terjadi kritik terhadap hadits yang sering digunakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam memprediksi kembalinya sistem pemerintahan khilafah yang sesuai dengan manhaj kenabian (khilafah ‘ala minhajin nubuwwah). Kritik tersebut menyoroti riwayat Thabrani yang dianggap majhul (tidak diketahui) serta riwayat Imam Ahmad yang bermasalah, terutama terkait perawi bernama Habib bin Salim.
Kritik tersebut juga didukung oleh seorang sahabat yang merupakan Duta Besar RI untuk Arab Saudi. DPP HTI kemudian berupaya keras untuk mendukung riwayat yang dipertanyakan tersebut, meskipun ada kutipan yang menunjukkan ketidaktepatan riwayat tersebut. Beberapa kritikan dilontarkan terhadap sanad dan matan riwayat khilafah ‘ala minhajin nubuwwah ini yang menyatakan adanya masalah dalam riwayat tersebut.
Sekitar 9 kitab hadis utama hanya Musnad Ahmad yang meriwayatkan hadits khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, namun kelemahan hadis ini tidak dapat diabaikan. Beberapa ulama juga men-jarh-kan (mengkritik) perawi-perawi yang terlibat dalam riwayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran serius terkait keabsahan hadits tersebut.
Perdebatan seputar matan hadits juga mengemuka, terutama terkait periodisasi khilafah tersebut dalam riwayat Musnad Ahmad. Beberapa ulama telah memberikan pendapat masing-masing terkait periode khilafah ‘ala minhajin nubuwwah, namun masih terdapat perbedaan pandangan yang cukup signifikan.
Kesimpulannya, kajian kritis terhadap hadits khilafah ‘ala minhajin nubuwwah ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius terkait keabsahan dan ketepatan riwayat tersebut. Diskusi yang dilakukan oleh para ulama dan kritikus hadits ini telah membuka ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap riwayat tersebut serta implikasinya terhadap pemahaman tentang masa depan sistem pemerintahan.
Penting bagi kita untuk tetap bersikap kritis dan analitis dalam menghadapi riwayat-riwayat hadits seperti ini, sekaligus memperkuat pemahaman kita terhadap ajaran Islam secara keseluruhan.
