Pada artikel ini, akan dibahas mengenai biaya administrasi dalam akad kredit di lembaga pegadaian, khususnya terkait dengan produk KCA (Kredit Cepat dan Aman). Produk KCA merupakan salah satu produk resmi yang ditawarkan oleh pegadaian dan menawarkan skim pergadaian kepada nasabahnya.

Biaya administrasi dalam akad kredit merupakan biaya yang dipungut sebagai risiko pembiayaan atau pinjaman. Dalam konteks pegadaian, ada dua mekanisme penarikan biaya administrasi, yaitu saat pencairan dan saat terjadi risiko penundaan pembayaran kewajiban nasabah terhadap lembaga keuangan.

Produk KCA menetapkan bea administrasi dalam rentang 2.000 rupiah hingga 125.000 rupiah saat pencairan. Selain itu, produk ini juga menawarkan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 bulan dengan kemungkinan perpanjangan dengan membayar sewa modal sebesar 0.75% per 15 hari.

Dalam analisis fiqih, terdapat perdebatan terkait dengan konsep ‘sewa modal’ (ijarah) dan biaya administrasi dalam produk KCA. Beberapa pendapat menyatakan bahwa konsep sewa modal pada produk gadai seharusnya tidak ada, karena sewa modal tersebut dianggap identik dengan konsep bunga pinjaman.

Selain itu, pembahasan juga mencakup konsep asal biaya administrasi dalam syariat yang sebenarnya boleh, terutama dalam situasi modern di mana barang yang digadaikan umumnya bernilai tinggi. Namun, pertimbangan terkait rentang biaya administrasi yang disediakan juga menjadi sorotan, apakah seharusnya dipungut secara tetap untuk semua besaran dana yang dicairkan.

Dalam konteks fiqih, biaya administrasi yang ditetapkan sebagai bea beli buku tabungan dan pengurusan hal yang berkaitan dengan pencatatan nota pinjaman dianggap sebagai kewajiban dasar nasabah dalam memenuhi perintah mencatat transaksi. Oleh karena itu, status fiqih biaya administrasi dalam akad kredit di lembaga pegadaian adalah diperbolehkan dengan jalan istihsan.