Pemerintahan Umar bin Khattab adalah periode yang penuh dengan kemajuan pesat bagi umat Islam di bawah kepemimpinannya. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam pemerintahannya adalah perluasan wilayah kekhalifahan Islam. Wilayah yang semakin luas membawa konsekuensi dan tantangan yang kompleks, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks militer, Umar bin Khattab memahami perlunya mobilisasi massa untuk membentuk angkatan perang yang tangguh. Namun, luasnya wilayah kekhalifahan mengharuskan adanya alokasi dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan militer. Untuk mengatasi hal ini, Umar memutuskan untuk melembagakan militer sebagai badan tersendiri, di mana para prajurit diberi gaji tetap guna menghindari ketidakadilan di kalangan pasukan.

Selain itu, pengelolaan keuangan negara juga menjadi fokus utama. Umar membentuk Diwan Hisbah, badan yang bertanggung jawab atas pengaturan perbendaharaan negara dan pengawasan terhadap keuangan publik. Pendapatan negara dari berbagai sumber, seperti zakat, kharaj, fai’, dan ghanimah, dikumpulkan dan dikelola secara bersama-sama melalui baitul mâl. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sektor pemerintahan, Umar melakukan pemekaran wilayah kekhalifahan menjadi propinsi-propinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Setiap propinsi memiliki hakim-wakil hakim yang bertugas menangani kasus-kasus sengketa di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sistem pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang signifikan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab.

Dengan adanya langkah-langkah reformasi dalam sistem keuangan dan pemerintahan ini, Umar berhasil menjaga stabilitas keuangan negara serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk mendukung keberlangsungan kekhalifahan Islam. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Umar dalam mengelola keuangan negara dengan baik demi kesejahteraan umat Islam di wilayah kekhalifahan pada masa itu.