Akad sewa-menyewa, khususnya dalam konteks fiqih bencana, menjadi perhatian penting dalam praktik keuangan syariah. Salah satu bentuk akad tersebut adalah ijarah yang merupakan perjanjian sewa antara penyedia jasa dan penerima jasa dengan harga dan durasi tertentu. Dalam proses ini, terdapat beberapa unsur yang harus dipertimbangkan seperti barang yang disewakan, batas waktu sewa, dan penyelesaian akhir dari kontrak.

Pada kondisi normal, solusi untuk masalah dalam akad sewa-menyewa sudah diatur dengan jelas oleh para ulama. Namun, tantangan muncul ketika bencana alam terjadi dan menyebabkan kerusakan pada barang yang disewakan tanpa kesalahan dari pihak penyewa maupun penyewa. Pertanyaan pun muncul, apakah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau menerima ganti rugi dalam situasi tersebut.

Tantangan serupa juga dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam konteks kredit mobil, dimana akad ijarah sering diterapkan. Dalam kasus tertentu, ketika nasabah mengalami kesulitan membayar cicilan, akad bisa berubah menjadi ijarah. Namun, bagaimana solusi ketika terjadi bencana dan objek transaksi telah hilang sebelum pelunasan?

Perbedaan pendapat muncul mengenai penyelesaian akad dalam situasi tersebut. Apakah akan diakhiri dengan ijarah atau jual beli? Implikasi hukum dan praktis dari kedua opsi tersebut perlu dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terkait.

Dalam konteks transaksi yang melibatkan daerah terdampak bencana, misalnya ketika objek transaksi dibawa ke lokasi bencana secara kebetulan, muncul pertanyaan apakah nasabah berhak mengajukan klaim bencana. Permasalahan ini menunjukkan perlunya solusi fiqih yang adil tanpa memberatkan salah satu pihak.

Bencana adalah ujian yang di luar kendali manusia, namun sebagai umat beragama, kita dituntut untuk mencari solusi yang terbaik dalam menangani situasi yang dihadapi. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik mengenai problematika akad sewa-menyewa dalam konteks fiqih bencana, kita dapat menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak terkait.