Pada saat nasabah melakukan transaksi dengan bank syariah, terdapat berbagai akad yang berlaku. Akad ini membawa konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh nasabah. Jika konsekuensi hukum tidak ditegakkan, maka akad tersebut menjadi batal dan transaksi pun tidak sah.

Salah satu akad yang sering digunakan dalam produk tabungan perbankan syariah adalah al-wadî’ah yadu al-dhammânah. Dalam akad ini, bank bertanggung jawab untuk mengembalikan uang nasabah sebagaimana semula dititipkan, sementara nasabah memberikan ujrah mitshil kepada bank sebagai upah sewa tempat penyimpanan.

Dalam konteks risiko, akad al-wadî’ah yadu al-dhammânah menetapkan bahwa bank bertanggung jawab atas risiko rusak dan kerugian dalam penyaluran dana. Namun, penting untuk dicatat bahwa risiko kerusakan akibat bencana atau force majeure tidak termasuk dalam tanggung jawab bank.

Jika terjadi kerusakan barang titipan akibat kesalahan wakil atau penjamin, maka pemilik baranglah yang bertanggung jawab. Namun, jika kerusakan terjadi akibat kesalahan bank, maka bank harus memikul tanggung jawab penuh.

Dalam kasus kehilangan dokumen nasabah akibat bencana, penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank membutuhkan kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak. Bank dapat meminta nasabah untuk mengurus dokumen baru agar klaim atas tabungan dapat diajukan.

Untuk kasus nasabah meninggal dunia tanpa dokumen, pemerintah dapat berperan dalam membantu melacak data ahli waris melalui sistem administrasi elektronik yang ada. Meskipun dalam situasi bencana yang menghancurkan, pemerintah diharapkan dapat proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, penting bagi bank syariah dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menangani situasi yang melibatkan akad tabungan dan bencana, demi kepentingan nasabah dan keluarganya.