Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas selama krisis moneter 1998. Pada Desember 1998, BLBI telah disalurkan sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan penggunaan dana BLBI hingga mencapai Rp 138 triliun.
Beberapa bank penerima BLBI, seperti Bank Pelita, Bank Modern, dan Bank Umum Nasional, diketahui melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana. Akibatnya, sejumlah mantan direktur Bank Indonesia dan para direktur bank tersebut telah dijatuhi hukuman, sementara beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri.
Pada 30 Desember 2003, Presiden Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2003, yang memberikan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang kooperatif dalam melaksanakan perjanjian terkait BLBI. Namun, bagi debitur yang tidak melaksanakan perjanjian, tindakan hukum yang tegas perlu diambil.
Meskipun beberapa obligor telah menyerahkan asetnya, nilai aset tersebut jauh di bawah jumlah yang diterima melalui BLBI. Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan bahwa kasus BLBI sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia. Kejaksaan Agung telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini dan merekrut 35 jaksa untuk menyelidiki dugaan penyimpangan.
Tim khusus tersebut sedang menyelidiki dua kasus penting terkait pencairan dana BLBI. Kasus pertama melibatkan pencairan dana Rp 35 triliun pada Mei-Juni 1998, di mana audit menunjukkan bahwa nilai aset yang diserahkan obligor hanya Rp 23 triliun. Kasus kedua melibatkan penyaluran dana BLBI sebesar Rp 37,039 triliun pada tahun 1997, di mana nilai aset yang diserahkan ternyata jauh lebih rendah dari nilai yang seharusnya.
Total pengembalian uang negara dari semua kasus ini mencapai Rp 3,459 triliun, padahal dana yang disalurkan sebesar Rp 37,039 triliun. Musyawirin berpendapat bahwa langkah hukum untuk menuntut kembali obligor yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tuntutan pidana.
Dari perspektif penegakan hukum, penuntutan terhadap penerima BLBI perlu didukung oleh semua pihak, termasuk organisasi NU. Penuntutan koruptor dengan fokus pada pengembalian aset negara juga penting dalam konteks pemberantasan korupsi secara global. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
