Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki karakteristik unik, berlandaskan pada prinsip kebajikan, kebaikan, dan persaudaraan. Salah satu ciri khas wakaf adalah pergeseran kepemilikan dari individu menjadi kepemilikan Allah SWT, yang diharapkan berlangsung selamanya dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui wakaf, diharapkan distribusi manfaat dapat meluas dari keuntungan pribadi menuju keuntungan sosial.
Namun, mayoritas umat Islam di Indonesia cenderung memprioritaskan wakaf keagamaan, seperti pembangunan masjid dan musalla, dibandingkan dengan wakaf untuk pemberdayaan sosial. Akibatnya, wakaf untuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sering kali terabaikan. Banyak wakif yang hanya menyumbangkan tanah atau bangunan tanpa memperhatikan biaya operasional dan pengembangan ekonominya. Hal ini mengakibatkan banyak yayasan pendidikan Islam berbasis wakaf mengalami kesulitan.
Dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia, potensi wakaf tanah di Indonesia sangat besar, mencapai 358.710 lokasi dengan luas total 1.538.198.586 m². Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukan bahwa sebagian besar wakaf dikelola oleh individu (66%), sedangkan organisasi dan badan hukum hanya mengelola 16% dan 18%, masing-masing. Sebagian besar harta wakaf juga tidak menghasilkan (77%) dibandingkan yang produktif (23%), dengan pemanfaatan terbesar untuk masjid (79%).
Wakaf uang menawarkan solusi untuk meningkatkan produktivitas wakaf. Uang dapat dijadikan komoditas yang siap menghasilkan, bukan sekadar alat tukar. Melalui sertifikat wakaf uang, wakif dapat lebih fleksibel dalam mengalokasikan hartanya tanpa memerlukan jumlah besar. Ini juga memudahkan mobilisasi dana di masyarakat, memungkinkan kontribusi dari individu dengan kemampuan finansial yang lebih kecil.
Sejarah menunjukkan bahwa wakaf uang telah ada sejak masa Dinasti Mu’awiyyah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 11 Mei 2002 mengizinkan wakaf uang dengan syarat nilai pokoknya harus terjamin. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 secara eksplisit menyebutkan pelaksanaan wakaf uang.
Dengan potensi besar dari masyarakat muslim di Indonesia, jika 20 juta orang menyumbangkan Rp 100 ribu per bulan, dana yang terkumpul bisa mencapai Rp 24 triliun setiap tahun. Jika jumlahnya meningkat menjadi 50 juta orang, dana tersebut bisa mencapai Rp 60 triliun. Ini menunjukkan betapa luar biasanya potensi wakaf uang.
Untuk mengoptimalkan wakaf uang, beberapa strategi perlu diterapkan. Pertama, edukasi dan sosialisasi tentang wakaf uang harus diperluas di seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan komparatif dalam fikih wakaf bisa membantu masyarakat memahami manfaatnya lebih baik. Selain itu, contoh-contoh sukses dari sejarah Islam dan negara lain dapat menjadi inspirasi.
Kedua, implementasi operasional melalui proyek percontohan sangat penting. Dengan menunjukkan contoh yang sukses, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Dana wakaf yang terkumpul bisa diinvestasikan dalam usaha halal dan produktif, misalnya membangun kawasan perdagangan untuk membantu kaum miskin dengan biaya sewa yang terjangkau.
Pengelolaan wakaf uang di Indonesia harus mengacu pada praktik-praktik sukses dari negara lain yang telah berhasil memanfaatkan dana wakaf untuk kemajuan umat. Dengan langkah-langkah strategis ini, kita dapat berharap untuk melihat kemajuan wakaf di Indonesia seperti pada masa kejayaan dinasti Islam yang mampu mendanai pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan melalui gerakan wakaf uang.
