Diskusi mengenai penyebab bencana sering kali menjadi tema penting di kalangan umat Islam, yang biasanya berkisar pada Allah, maksiat, dan perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan. Buku “Fikih Kebencanaan Perspektif NU” yang diterbitkan oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur dan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim (LPBI) PWNU Jawa Timur pada tahun 2019 memaparkan dua hal penting yang seharusnya menjadi sikap umat Islam dalam menghadapi bencana.
Buku ini mengutip sejumlah dalil dari Kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Muhammad Nawawi Banten dan Syarah Shahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Dalam konteks akidah, umat Islam harus meyakini bahwa bencana yang terjadi berasal dari Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 78: “Katakanlah, ‘Semuanya (berasal) dari sisi Allah.’” Hal ini mengingatkan umat Islam bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk bencana, pada hakikatnya merupakan bagian dari takdir Allah.
Sebagai tambahan, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan sempurna imannya hingga ia mengimani takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Meskipun segala sesuatu berasal dari Allah, umat Islam juga perlu menjaga etika dan cara pandang terhadap takdir. Bencana harus dipandang sebagai akibat dari tindakan manusia itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 79: “Kebaikan yang menimpamu (berasal) dari Allah dan keburukan yang menimpamu (terjadi) karena dirimu sendiri.”
Rasulullah (SAW) juga mengajarkan bahwa segala kebaikan berasal dari Allah, sedangkan keburukan tidak dapat dinisbahkan kepada-Nya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Oleh karena itu, meskipun semua berasal dari Allah, manusia harus mengakui bahwa bencana adalah hasil dari kesalahan, kekhilafan, dan kezaliman manusia.
Kepercayaan terhadap takdir tidak mengesampingkan kewajiban untuk berikhtiar. Mempercayai takdir merupakan bagian dari iman kepada Allah, sedangkan secara lahiriah, umat Islam perlu mengevaluasi dan mengintrospeksi perilaku individu, budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, serta alokasi anggaran yang telah diambil dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Wallahu a’lam.
