Dalam dunia jasa konveksi dan penjahit, seringkali terjadi masalah terkait status pakaian yang telah lama berada di tangan penjahit. Hal ini bisa menjadi dilema bagi kedua belah pihak, baik penjahit maupun konsumen.
Pada Muktamar ke-4 Nahdlatul Ulama di Semarang pada tahun 1929 M, para kiai membahas tentang status pakaian yang belum dibayar ongkos jasanya. Mereka menyimpulkan bahwa jika penjahit telah menerima pembayaran, maka pakaian tersebut dianggap sebagai barang titipan. Namun, jika pembayaran belum diterima, maka pakaian tersebut berstatus sebagai barang gadaian yang bernilai ongkos jasanya.
Hal ini sejalan dengan pandangan dari kitab I’anatut Thalibin yang menyatakan bahwa tukang pemutih pakaian boleh menahan pakaian orang lain sebelum menerima pembayaran, karena pakaian tersebut dianggap tergadai dengan nilai jasanya.
Tidak hanya dalam jasa pemutih pakaian, prinsip yang sama juga berlaku dalam jasa lain seperti jasa penjahit dan jasa penitipan hewan. Barang yang belum dibayar dianggap sebagai barang gadaian, sementara yang sudah dibayar dianggap sebagai barang titipan.
Untuk menjaga etika dan tanggung jawab dalam berbisnis jasa, disarankan kepada konsumen untuk segera menebus pakaian mereka dan melunasi ongkos jasa yang telah disepakati. Hal ini akan membantu menenangkan hati dari penyedia jasa agar tetap merasa dihargai atas kerja kerasnya.
Dengan demikian, penting bagi masyarakat yang menggunakan jasa konveksi, laundry, atau jasa penjahit untuk memahami dan menjalankan prinsip-prinsip etika serta tanggung jawab dalam bertransaksi. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam menjalani bisnis jasa.
