Insiden kerusuhan yang terjadi di gedung DPR beberapa hari yang lalu menimbulkan pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya orang non-Muslim menjadi pemimpin bagi umat Muslim. Dalam konteks ini, pertanyaan muncul apakah pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin negara seperti presiden, ataukah jabatan-jabatan tertentu seperti menteri, dirjen, atau anggota DPR.
Secara prinsip, Islam melarang mengangkat pemimpin non-Muslim. Hal ini dikarenakan dapat membuka jalan bagi non-Muslim untuk menguasai umat Muslim, yang jelas merugikan bagi umat Islam itu sendiri. Larangan ini berlaku dalam kondisi normal, namun ada pengecualian dalam kondisi darurat.
Dalam kondisi darurat, di mana tidak ada orang Muslim yang mampu menangani suatu masalah, diijinkan untuk menyerahkan jabatan kepada non-Muslim. Namun, pengawasan ketat terhadap kinerja dan perlindungan terhadap umat Muslim harus dijaga. Non-Muslim yang diangkat harus bekerja sesuai aturan dan tidak boleh mengganggu umat Muslim.
Keputusan mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin harus didasari oleh kebutuhan mendesak, keadilan, dan kemaslahatan umum. Jika ada orang Muslim yang lebih kompeten dan dapat dipercaya, maka sebaiknya jabatan tersebut diserahkan kepada orang Muslim. Prinsip utamanya adalah menjaga kepentingan dan keamanan umat Muslim.
Dengan demikian, memahami konteks dari pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin dalam Islam menjadi penting. Keputusan tersebut harus diambil dengan bijaksana demi kebaikan bersama. Semoga penjelasan singkat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perspektif Islam terkait masalah ini.
