Dalam ajaran Islam, terdapat larangan untuk menjual beli barang yang belum ada di sisi penjual. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang mengingatkan agar tidak menjual sesuatu yang belum dimiliki.
Pendekatan dalam memahami larangan ini seringkali dilakukan melalui analisis fiqih, khususnya dalam mencari illat atau penyebab larangan tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah prinsip bahwa hukum selalu berkaitan dengan penyebabnya, baik penyebab tersebut hadir atau tidak.
Hadits yang menjadi rujukan dalam masalah larangan jual beli barang yang belum ada di sisi menegaskan larangan tersebut. Namun, para ulama memiliki beragam pemahaman terkait illat atau alasan di balik larangan tersebut.
Beberapa ulama, seperti Imam As-Syaukany, berpendapat bahwa larangan jual beli barang yang belum ada di sisi bukan semata karena ketidakadaan barang tersebut di sisi penjual, tetapi juga karena faktor kepemilikan atau ketidakpastian nilai barang. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak, terutama dalam konteks akad salam yang dikecualikan oleh syariat.
Imam Ibnu Hajar Al-Asyqalany menyoroti dua pemaknaan illat larangan tersebut. Pertama, terkait dengan praktik jual beli gharar atau ketidakpastian kepemilikan barang. Kedua, terkait dengan belum sepenuhnya dimilikinya barang oleh pihak penjual. Pendekatan ini menyoroti urgensi kepemilikan dalam transaksi jual beli.
Pandangan lain dari Ibnu Rusyd Al-Maliky menekankan pentingnya kemampuan untuk menguasai (qabdhu) barang yang ditransaksikan sebagai syarat sahnya transaksi jual beli. Khususnya dalam konteks bahan makanan ribawi, qabdhu menjadi syarat utama dalam transaksi tersebut.
Secara keseluruhan, pemahaman ulama terhadap larangan jual beli barang yang belum ada di sisi menunjukkan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan ketidakpastian kepemilikan dan kemampuan untuk menguasai barang yang ditransaksikan. Meskipun ada larangan, namun terdapat pengecualian seperti transaksi salam dengan syarat-syarat tertentu.
Dalam konteks mazhab Maliki, transaksi terhadap bahan makanan ribawi tanpa kemampuan untuk menguasainya (qabdhu) tidaklah sah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kepemilikan dalam transaksi jual beli sesuai dengan prinsip syariah Islam.
Melalui berbagai pandangan ulama dan analisis fiqih yang mendalam, kita dapat memahami lebih dalam larangan jual beli barang yang belum ada di sisi dalam perspektif syariah Islam. Tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi adalah kunci utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran agama.
